Oleh karena itu , hal itu menurut ketua lembaga pemantau korupsi dan aparatur negara (LPKN), Alfred, menyebut langkah Pemkab Soppeng membeli kendaraan premium di tengah instruksi pemangkasan biaya seremonial dan perjalanan dinas dinilai sebagai bentuk pembangkangan terhadap semangat penghematan Presiden Prabowo Subianto.
”Kami mendesak KPK turun tangan mengawasi ini. Jangan sampai efisiensi hanya jadi tameng untuk memangkas hak demokrasi rakyat desa, sementara pimpinan justru berpesta fasilitas mewah. Transparansi adalah harga mati!” cetusnya saat ditemui di kediamannya.
Dia menilai , tingkah seperti itu hanya untuk kepentingan pribadi dengan dalih yang indah untuk mengecoh masyarakat bumi latemmamala.
”permainan seperti itu, yang memahami pastinya sudah tahu maksudnya. Intinya, tingkah itu merugikan masyarakat soppeng,” tandasnya.
Akan tetapi , hingga berita ini disiarkan i, Pemkab Soppeng belum dikonfirmasi terkait dugaan yang menimpanya, Rabu (11/2).
0 Komentar