ZNEWS SOPPENG | Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Soppeng kini berada dalam sorotan tajam. Proses seleksi mitra media untuk anggaran publikasi tahun ini dinilai bobrok, tidak transparan, dan sarat akan praktik tebang pilih.
Sejumlah awak media membongkar adanya standar ganda dalam proses verifikasi. Beberapa media mengaku langsung didepak tanpa kesempatan melengkapi berkas, sementara media "pilihan" justru dihubungi secara khusus oleh pihak dinas untuk melengkapi administrasi.
Media yang ditolak tidak pernah dimintai kelengkapan dokumen meskipun telah mengajukan penawaran resmi.
Dugaan adanya "jalur belakang" bagi media tertentu yang dihubungi langsung oleh oknum Kominfo. Tidak ada transparansi mengenai standar verifikasi yang digunakan.
Ketua LSM Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN), Alfred Surya Putra Panduu, mengecam keras praktik ini. Ia menegaskan bahwa anggaran publikasi bukan milik pribadi dan wajib dikelola secara objektif.
Jika benar ada perbedaan perlakuan, ini jelas pelanggaran prinsip akuntabilitas. Seleksi media tidak boleh dilakukan dengan cara tebang pilih!" tegas Alfred.
LPKN kini membuka posko pengaduan bagi awak media yang merasa dirugikan dan mendesak Diskominfo Soppeng segera melakukan klarifikasi terbuka sebelum persoalan ini dilaporkan lebih jauh ke pihak berwenang.
0 Komentar