Kontras di Kendari: Kabupaten Tetangga Bawa Pulang "Duit", Soppeng Pulang dengan "Dompet Kosong"

Kendari-Kontras tajam mewarnai jalannya Malam Penganugerahan Penghargaan Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Claro, Kota Kendari. 

‎

‎Di saat sejumlah daerah tetangga bersukacita memboyong penghargaan yang disertai kucuran insentif fiskal, Pemerintah Kabupaten Soppeng justru harus gigit jari dan pulang tanpa membawa satu pun apresiasi.

‎

‎​Dalam ajang bergengsi yang dihadiri oleh para kepala daerah se-Sulawesi tersebut, performa sejumlah kabupaten tetangga dari Sulawesi Selatan tampak mendominasi. 

‎

‎Kabupaten Wajo, Sidrap dan beberapa daerah sekitarnya, misalnya, sukses menyabet penghargaan berkat terobosan dalam creative financing (pembiayaan kreatif) serta optimalisasi pelayanan publik di tengah keterbatasan APBD.

‎

‎​Bagi daerah-daerah berprestasi ini, piagam yang diterima bukan sekadar pajangan dinding. Penghargaan tersebut menjadi tiket resmi untuk mencairkan Dana Insentif Fiskal amunisi anggaran segar dari pemerintah pusat untuk mendanai berbagai proyek infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di daerah mereka.

‎

‎

‎​Pemandangan berbanding terbalik justru harus ditelan oleh delegasi Kabupaten Soppeng. 

‎

‎Perjalanan panjang dari Bumi Latemmamala menyeberangi laut menuju Kendari tidak membuahkan hasil apa pun.Soppeng terpaksa pulang dengan "dompet kosong", sebuah analogi satir bagi kegagalan daerah dalam mengamankan insentif pusat akibat minimnya prestasi yang diakui di tingkat nasional.

‎

‎Kegagalan ini memicu sorotan tajam dari berbagai pengamat kebijakan publik. Akselerasi pembangunan dan inovasi birokrasi di Soppeng dinilai mulai melambat dan kehilangan taji, membuat daerah ini tercecer di belakang kabupaten-kabupaten tetangganya yang bergerak lebih agresif.

‎​

‎​Ketiadaan penghargaan ini bukan sekadar masalah gengsi, melainkan kerugian strategis. Di tengah ketatnya postur APBD Soppeng saat ini, tambahan dana segar dari insentif fiskal pusat sebenarnya sangat dibutuhkan untuk menyokong program-program daerah yang menyentuh langsung masyarakat.

‎

‎​"Ketika daerah lain mampu memikat pemerintah pusat lewat inovasi nyata hingga membawa pulang 'duit' (insentif), Soppeng justru kehilangan momentum emas. Ini harus menjadi alarm keras dan tamparan bagi kinerja jajaran birokrasi di Soppeng," ujar seorang analis kebijakan daerah.

‎

‎

‎​Pulang dengan tangan hampa dari Kendari harus menjadi rapor merah yang dievaluasi secara total.Kegagalan ini menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi Bupati dan seluruh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Soppeng.

‎

‎​Publik kini menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah untuk membedah instrumen penilaian Kemendagri yang gagal dipenuhi. 

‎

‎Tanpa adanya lompatan inovasi dan reformasi kinerja yang radikal, Soppeng dikhawatirkan akan semakin tertinggal jauh dalam peta prestasi dan kesejahteraan di Sulawesi Selatan.