BPK "Bidik" Program BSPS Soppeng: DTSEN Diabaikan, Warga Mapan Dapat Bantuan

Ilustrasi

‎ZNEWS Soppeng-Aroma tak sedap menerpa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Soppeng terkait pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun Anggaran 2025.

‎

‎Program yang digadang-gadang menjadi angin segar bagi warga miskin tersebut justru diduga salah sasaran.

‎

‎​Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penyaluran bantuan material bangunan untuk 20 titik di Kabupaten Soppeng terindikasi kuat sarat rekayasa.

‎

‎​Meski pihak Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berlindung di balik tameng usulan desa, hasil survei lapangan, hingga terbitnya Surat Keputusan (SK) Bupati, BPK dengan telak mematahkan dalih tersebut.

‎

‎Tim pemeriksa menemukan bahwa Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sengaja diabaikan dalam proses seleksi.

‎

‎​Fatalnya, akibat pembiaran instrumen data resmi tersebut, sebanyak 14 dari 20 orang penerima bantuan ternyata sama sekali tidak masuk dalam kriteria masyarakat berpenghasilan rendah.

‎

‎​Alih-alih berada di kelompok Desil 1 sampai 5 (kategori miskin ekstrem hingga rentan miskin), para penerima justru berasal dari Desil 6 hingga Desil 10, yakni kelompok masyarakat yang secara ekonomi jauh lebih mapan.

‎

‎​Hasil investigasi fisik BPK mendapati para penerima bantuan siluman ini faktanya sudah memiliki hunian yang sangat layak. Tidak sedikit dari mereka yang bahkan memiliki aset komersial berupa rumah kos dan kendaraan pribadi.

‎​

‎​Menyikapi temuan ini, BPK secara tegas menuntut Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk menuyusut tuntas praktik keliru di tubuh birokrasi serta menyeret para oknum yang mempermainkan hak warga miskin ke meja pertanggungjawaban.

‎

‎​Sementara itu, hingga berita ini diturunkan pada Senin (27/7/2026), Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng belum berhasil dimintai klarifikasi terkait temuan dan desakan audit dari BPK tersebut.