ZNEWS Soppeng-Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara aliansi mahasiswa dan pihak legislatif di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, pada Senin (27/7/2026), diwarnai kekecewaan mendalam akibat ketidakhadiran pucuk pimpinan eksekutif.
Agenda strategis yang diinisiasi untuk membahas berbagai persoalan krusial daerah sebagai tindak lanjut gelombang unjuk rasa sebelumnya terpaksa berjalan tanpa kehadiran Bupati dan Wakil Bupati Soppeng.
Dalam forum tersebut, aliansi mahasiswa secara tegas menuntut transparansi kebijakan serta evaluasi menyeluruh terhadap sektor beasiswa, pengelolaan asrama mahasiswa, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketidakhadiran kepala daerah memicu kemarahan peserta aksi yang menilai pimpinan eksekutif tidak kooperatif.
Menurut mahasiswa, kehadiran bupati dan wakil bupati sangat esensial guna melahirkan keputusan langsung (policy decision) atas tuntutan yang disuarakan.
"Forum ini adalah wadah resmi untuk menguji transparansi dan mencari solusi konkret atas persoalan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat luas," ujar Andi Dirga, selaku juru bicara.
Ia menilai mangkirnya kepala daerah mencerminkan lemahnya komitmen politik pemerintah dalam merespons keresahan publik, khususnya terkait transparansi anggaran pendidikan dan program sosial.
Nasfiding, selaku pimpinan sidang menegaskan bahwa lembaga legislatif telah berupaya semaksimal mungkin dengan melayangkan panggilan serta undangan resmi jauh-jauh hari agar Bupati dan Wakil Bupati Soppeng dapat hadir langsung.
"Kami berkomitmen penuh untuk menampung, mengawal, dan meneruskan seluruh tuntutan mahasiswa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng," jelasnya.

0 Komentar