ZNEWS Soppeng-Pengelolaan Bantuan Sosial (Bansos) di Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, benar-benar menampar rasa keadilan.
Alih-alih meringankan beban masyarakat bawah, program perlindungan sosial dari negara ini justru diduga kuat menjadi komoditas bagi-bagi jatah bagi kerabat dan golongan mampu.
Fakta di lapangan menunjukkan ironi yang biadab. Warga miskin ekstrem yang berjuang setengah mati untuk sekadar bertahan hidup harus gigit jari karena namanya dibuang dari daftar.
Sebaliknya, warga yang secara ekonomi mapan dan tercatat sebagai pemilik beberapa bidang lahan produktif justru melenggang mulus menikmati kucuran dana bansos.
Praktik culas ini diduga lahir dari sistem pendataan yang tertutup dan sarat nepotisme. Alih-alih merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang objektif, oknum aparat desa disinyalir menggunakan "sistem pendekatan" alias kedekatan personal untuk meloloskan orang-orang terdekatnya.
"Ini sudah keterlaluan dan orang yang punya beberapa bidang lahan sawah dan kebun luas malah rutin dapat bansos," cetus seorang warga, Rabu (9/9).
Kondisi ini membuktikan bahwa pengawasan di tingkat desa lumpuh total.
Program yang digelontorkan untuk mengentaskan kemiskinan justru dibajak demi memuaskan perut golongan tertentu, sementara penderitaan rakyat kecil dijadikan tontonan.
Dinas Sosial Kabupaten Soppeng bersama aparat penegak hukum (APH) didesak untuk segera turun gunung melakukan investigasi terbuka, mengaudit ulang seluruh data penerima, dan mencoret nama-nama pemegang lahan yang memalak hak rakyat miskin.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Baringeng belum memberikan klarifikasi resmi atau tanggapan atas karut-marut pendataan bansos yang kian memicu kemarahan warga tersebut.
0 Komentar